PONTIANAK24JAM.COM – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Herti Herawati mengungkapkan, saat ini angka inflasi Provinsi Kalbar berada dibawah angka nasional.
Hal itu, diperkuat lagi dengan keluarnya Kalbar dari peringkat 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi.
Sementara secara nasional jelas Herti, untuk inflasi secara nasional hingga September 2023, yakni 2,28 persen.
Tentunya, dengan angka inflasi berada dibawah nasional, pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar inflasi semakin turun, diantaranya melalui Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar.
Baca Juga:
Bahas Penguatan Kerja Sama Berbagai Bidang, Prabowo Subianto Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
Prabowo Subianto Sebut Rusia Sebagai Teman Baik, Ungkap Peran Rusia dalam Dukung Militer Indonesia
“Diantara intervensi pemerintah terhadap tekan angka inflasi yaitu dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada pelaksanaan disandingkan dengan Operasi Pasar Murah Bulog atau dikolaborasikan dengan operasi pasar Disperindag.”
Baca artikel lainnya di sini: Sapu Langit Digital Melayani Jasa Pembuatan Media Online yang Berkualitas dengan Paket Hemat
“Semakin banyak barang yang dijual dengan subsidi dari anggaran kita, masyarakat akan semakin banyak membeli dan menyimpan barang, maka inflasi akan turun,” ujar Herti Herawatim, Selasa 17 Oktober 2023.
Herti Herawati menyebut, untuk tahun ini pihaknya menganggarkan 25 kali pelaksanaan GPM.
Baca Juga:
Kalimantan Media Center Dukung Pilkada 2024 untuk Menangkan Pilkada di Kalimantan Lewat Publikasi
Bangun Stabilitas Jagung dan Perunggasan, Badan Pangan Nasional Apresiasi Sinergi Stakeholder
Partai Demokrat Resmi Dukung Ahmad Riza Patria – Marshel Widianto di Pilkada Tangerang Selatan 2024
Salah satunya yang difokuskan di Kota Singkawang Senin (16/10/2023) kemarin.
Disamping itu, pihaknya juga memantau perkembangan harga bahan pokok, terutama beras di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan.
Begitu juga dengan Kabupaten Sambas, yang notabene daerah lumbung padi mengalami kenaikan harga beras.
“Saya juga agak terkejut Sambas kok kenapa? padahal kan Lumbung Beras. Saya sudah perintahkan staf mengecek apa penyebabnya.”
Baca Juga:
Soal Larangan Hubungan Kerja Sama dengan Lembaga yang Berafiliasi Pihak Israel, PBNU Tegaskan Ulang
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Terkait Izin Penambangan Rakyat Timah, Kementerian ESDM Didorong Segera Terbitkan Petunjuk Teknis
“Kalau Kapuas Hulu kan jelas terhambat distribusi menggunakan Kapal Bandong reguler, karena sungai surut,” pungkas Herti Herawati.***